Kurikulum Pendidikan Korupsi Harus Terpadu

JAKARTA (Lampost): Rencana pemerintah memasukkan pendidikan antikorupsi ke kurikulum pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi harus lebih menekankan pada aspek pengamalan perilaku peserta didik.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar di Jakarta. Desain kurikulumnya harus diarahkan kepada pembentukan watak dan perilaku peserta didik yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas Pasal 3.

Dijelaskannya, tujuan penyelenggaraan pendidikan itu untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

“Pendidikan antikorupsi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan karakter, yang selama ini senantiasa digaungkan oleh pemerintah. Lebih dari itu, pendidikan antikorupsi ini tidak boleh dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang lainnya,” ujarnya.

Jadi, jangan sampai ada kebijakan pemerintah yang justru menghambat pencapaian tujuan pendidikan antikorupsi ini, misalnya persoalan transparansi penggunaan dana BOS di sekolah dan pelaksanaan ujian nasional.

Menurut Raihan, model pembelajaran pendidikan antikorupsi ini harus lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai, pembiasaan, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sekadar memberikan teori antikorupsi.

Selain itu, materinya juga harus lebih banyak memuat contoh kasus yang terjadi di sekitar mereka dan dalam masyarakat, serta berisi pemahaman bagi peserta didik bahwa perilaku korupsi berdampak buruk, semisal kemiskinan dan kebodohan.

Model pembelajaran yang aplikatif ini memerlukan keteladanan tenaga pendidiknya, karena gurulah yang nantinya dijadikan acuan bagi peserta didik dalam menerapkan pemahaman pendidikan antikorupsi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, para guru harus mempunyai kapasitas menyampaikan materi dengan baik supaya tidak terjadi kontraproduktif.

“Perlu juga menjadi perhatian adalah adanya pendidikan antikorupsi ini harus menciptakan suasana belajar-mengajar yang nyaman. Jangan sampai penambahan materi ini justru menambah beban pelajaran bagi peserta didik,” ujarnya.

Oleh karena itu, apabila pendidikan antikorupsi ini benar-benar hendak diterapkan di sekolah, pemerintah harus menjadikan sekolah sebagai “laboratorium moral” bagi setiap masyarakat yang ada di dalamnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: